A. PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA DALAM UPAYA MENGISI KEMERDEKAAN
1. DEMOKRASI LIBERAL
Pada masa berlakunya Konstitusi RIS (
1949 ) dan UUDS ( 1950 ) bangsa kita melaksanakan pesta Demokrasi
Liberal dengan menggunakan sistem pemerintahan secara parlementer, di
mana kepal negara adalah presiden sedangkan kepala pemerintahan dipimpin
oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab pada Parlemen ( DPR ). Pada
masa itu situasi politik tidak stabil karena sering terjadi nya
pergantian kabinet dan sering terjadi pertentangan politik di antara
partai-partai yang ada. Adapun kabinet yang pernah memerintah antara
lain
a. Kabinet Natsir ( 6 September 1950 – 20 Maret 1951 )
Kabinet ini jatuh karena ada mosi tidak
percaya bahwa M. Natsir tidak mampu menyelesaikan masalah Irian Barat
dan sering terjadi pemberontakan sehingga muncul gerakan DI/TII, Andi
Azis, APRA, RMS dsb.
b. Kabinet Sukiman ( 26 April 1951 – 3 April 1952 )
Masalah yang dihadapinya adanya
pertukaran nota antara Menlu Ahmad Subarjo dengan Duber AS Merle Cochran
tentang bantuan ekonomi dan militer berdasarkan Mutual Security Act (
MSA ) atau UU kerjasama keamanan.
c. Kabinet Wilopo ( 3 April 1952 – 3 Juni 1953 )
Masalah yang dihadapinya yaitu :
1. Gerakan separatis di Sumatera dan Sulawesi
2. Peristiwa 17 Oktober
3. Peristiwa Tanjung Morawa
d. Kabinet Ali I ( 31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955 )
Masalah yang dihadapinya yaitu
pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi serta pergantian
KSAD dari Bambang Sugeng pada Bambang Oetoyo
e. Kabinet Burhanudin Harahap ( 12 Agustus 1955 – 3 maret 1956 )
Pada masa ini berhasil melaksanakan
Pemilu I dengan 2 periode , tanggal 29 September 1955 memilih anggota
DPR dan tanggal 15 Desember 1955 memilih anggota Badan Konstituante.
Pemilu I ini dimenangkan oleh 4 partai besar yaitu PNI, Masyumi, NU dan
PKI.
f. Kabinet Ali II ( 24 Maret 1956 – 14 Maret 1957 )
Masalah yang dihadapinya yaitu timbulnya gerakan anti China dan pemberontakan PRRI/PERMESTA.
g. Kabinet Djuanda
Kabinet ini jatuh karena Badan
Konstituante tidak bisa membuat UUD yang baru pengganti UUDS sehingga
presiden mengeluarkan Dekritnya tanggal 5 Juli 1959 dan mengumumkan
berlakunya Demokrasi Terpimpin.
2. DEMOKRASI TERPIMPIN
Karena Badan Konstituante tidak dapat
membuat UUD baru pengganti UUDS maka pada tanggal 5 juli 1959 jam 17.00
hari jum’at Presiden Soekarno mengeluarkan Dekritnya yang berisi :
a. Pembubaran Badan Konstitiante
b. Berlaku kembalinya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS
c. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat
Sejak saat itu Presiden mengumumkan berlakunya sistem Demokrasi Terpimpin yang di dalamnya banyak terjadi penyimpangan dan penyelewengan terhadap UUD 1945 antara lain :
a. MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup
b. Presiden mengangkat MPRS
c. Pidato presiden yang berjdul ” Penemuan Kembali Revolusi kita ” dijadikan GBHN
d. Lembaga tinggi dan tertinggi negara dijadikan pembantu presiden
e. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan DPR-GR
Pada masa Demokrasi Terpimpin Presiden
lebih anyak dipengaruhi oleh PKI dan PKI memainkan peranan pentingnya
sehingga mendapatkan perlakuan istimewa dari presiden. Dalam rangka
mewujudkan tujuannya maka PKI melakukan tindakan antara lain :
a. Dalam Negeri
1. Berusaha menyusup ke parpol dan ormas yang menjadi lawan
politiknya kemudian memecah belah
2. Dalam bidang pendidikan mengusahakan agar ajaran Marxis
Leninisme menjadi salah satu masta pelajaran wajib
3. Dalam bidang militer, mengindoktrinasi perwira ABRI dengan ajaran
komunis
b. Luar Negeri
Berusaha mengubah politik luar negeri yang bebas dan aktif menjurus ke
negara-negara yang komunis.
0 komentar:
Posting Komentar